PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2025

a.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai;

b.

bahwa ketentuan teknis mengenai pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai yang saat ini berlaku, belum cukup menampung kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 465 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf x Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6717);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6830);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);

11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 768);

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

16.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

17.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1065);

18.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2.

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4.

Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

6.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

7.

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

9.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

11.

Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

12.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

13.

Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

14.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

15.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

16.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

17.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

18.

Surat Pemberitahuan Pembetulan adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebelumnya.

19.

Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

20.

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

21.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

22.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

23.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

24.

Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

25.

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

26.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

27.

Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

28.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut dengan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap dan Instansi Pemerintah, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

29.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, serta penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dalam 1 (satu) masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

30.

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 adalah dokumen yang dibuat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah dipotong.

31.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

32.

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut.

33.

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan yang diwajibkan membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi, adalah Wajib Pajak, termasuk instansi pemerintah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan selain atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

34.

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar adalah Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dalam format standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

35.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar adalah dokumen berupa formulir kertas atau Dokumen Elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

36.

Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

37.

Subunit Organisasi Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Subunit Organisasi adalah unit pelaksana di bawah Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Instansi Pemerintah untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja serta tidak menyelenggarakan akuntansi dan tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

38.

Surat Keterangan adalah surat yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

39.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

40.

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

41.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

42.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

43.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

44.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah tersebut.

45.

Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

46.

Pembeli Barang Kena Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

47.

Penerima Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

48.

Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana Diatur dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

49.

Pengusaha Kena Pajak Toko Retail adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui toko retail kepada Turis Asing.

50.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

51.

Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

52.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

53.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

54.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

55.

Kode Otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

56.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

57.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

58.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

59.

Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

60.

Lifting adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point).

61.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

62.

Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengelola Migas Aceh.

63.

Operator adalah Kontraktor, atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang partisipasi interes, salah satu pemegang partisipasi interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang partisipasi interes lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.

64.

Partner adalah Kontraktor yang memiliki partisipasi interes dalam suatu Wilayah Kerja dan tidak bertindak sebagai Operator.

65.

First Tranche Petroleum adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengelola Migas Aceh dan/atau Kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (own use).

66.

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

67.

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

68.

Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

69.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

70.

Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

71.

Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang wajib memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke Direktorat Jenderal Pajak.

72.

Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

73.

Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen melalui sistem tertentu.

74.

Meterai Percetakan adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen dengan menggunakan teknologi percetakan.

75.

Meterai Teraan Digital adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada Dokumen dengan menggunakan pencetak (printer) Meterai Teraan Digital.

76.

Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pemungut Bea Meterai untuk melaporkan pemungutan Bea Meterai dari pihak yang terutang dan penyetoran Bea Meterai ke kas negara untuk suatu Masa Pajak.

77.

Tempat Pelayanan Terpadu adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak termasuk kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan.

78.

Layanan Pajak di Luar Kantor adalah tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan berupa penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang bertempat di lokasi atau daerah tertentu dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang dilaksanakan di luar kantor baik secara manual maupun menggunakan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

79.

Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman Surat Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak.

80.

Penelitian Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

81.

Pengolahan Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi validasi data, perekaman, dan pengemasan Surat Pemberitahuan.

82.

Perekaman Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur Surat Pemberitahuan ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, mengunggah (upload), dan/atau memindai (scan).

83.

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui collecting agent.

84.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

(1)

Lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:

a.

bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan:

1.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26;

2.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan

3.

laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi;

b.

bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai:

1.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak;

2.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan; dan

3.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak;

c.

bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai;

d.

bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan:

1.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi; dan

2.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan:

a)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah;

b)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam mata uang dolar Amerika Serikat;

c)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang rupiah; dan

d)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang dolar Amerika Serikat;

e.

bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian laporan penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, serta Wajib Pajak Lainnya;

f.

keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan serta format dan sarana penyampaian keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

g.

tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan.

(2)

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d paling sedikit berisi:

a.

jenis pajak;

b.

nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c.

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan

d.

tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan:

a.

penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang sebenarnya terutang;

b.

pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan

c.

penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26,

dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pajak, yaitu:

a.

Pajak Penghasilan Pasal 21; dan

b.

Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

(1)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi harus:

a.

membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26;

b.

menyerahkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan

c.

melaporkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

(2)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a.

melakukan pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan/atau

b.

membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 tambahan.

(3)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disampaikan.

(1)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

(2)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

(3)

Dalam hal Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukannya, pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mencantumkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha masing-masing tempat kegiatan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

(4)

Administrasi yang terkait pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

a.

tempat penerima penghasilan melaksanakan kegiatan;

b.

tempat status kepegawaian terdaftar; atau

c.

tempat kontrak ditandatangani.

(5)

Dalam hal Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki Subunit Organisasi, pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Subunit Organisasi.

(6)

Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a merupakan penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.

Formulir BPA1-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala;

b.

Formulir BPA2-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya;

c.

Formulir BP21-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final; dan

d.

Formulir BP26-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau Withholding Slip Article 26 Income Tax.

(2)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik yang dibuat melalui modul eBupot dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3)

Modul eBupot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat, membetulkan, dan/atau membatalkan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

(1)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

a.

terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala;

b.

terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2-Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya;

c.

terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP21-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final;

d.

terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan selain sebagaimana dimaksud ka a dan huruf b, yang merupakan Wajib Pajak luar negeri, dibuatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP26-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau Withholding Slip Article 26 Income Tax;

e.

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat untuk setiap Masa Pajak terakhir;

f.

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dibuat untuk setiap transaksi atau untuk 1 (satu) Masa Pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

g.

Masa Pajak terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf e adalah masa Desember, Masa Pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

(2)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penerima penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah Masa Pajak terakhir berakhir.

(3)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP21-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP26-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau Withholding Slip Article 26 Income Tax sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d kepada penerima penghasilan untuk setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

(4)

Satu Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk:

a.

1 (satu) penerima penghasilan;

b.

1 (satu) kode objek pajak; dan

c.

1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(5)

Satu Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP21-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BP26-Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atau Withholding Slip Article 26 Income Tax sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d digunakan untuk:

a.

1 (satu) penerima penghasilan;

b.

1 (satu) kode objek pajak; dan

c.

1 (satu) Masa Pajak.

(6)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7)

Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b diisi berdasarkan kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(8)

Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(9)

Tata cara pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan.

(2)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tetap dibuat dalam hal:

a.

tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak;

b.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong nihil karena:

1.

adanya surat keterangan bebas; atau

2.

dikenakan tarif 0% (nol persen);

c.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

d.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau

e.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Dalam pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, penerima penghasilan harus memberikan informasi identitas berupa:

a.

bagi Wajib Pajak dalam negeri, yaitu:

1.

Nomor Pokok Wajib Pajak; atau

2.

Nomor Induk Kependudukan;

b.

bagi Wajib Pajak luar negeri, yaitu tax identification number atau identitas perpajakan lainnya,

kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

(1)

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dilakukan:

a.

pembetulan, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26; atau

b.

pembatalan, dalam hal Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 tidak seharusnya dibuat, termasuk terdapat pembatalan atas transaksi yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

(2)

Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

a.

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan; atau

b.

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26:

1.

belum diajukan keberatan;

2.

diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau

3.

diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3)

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dapat membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 tambahan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah dilaporkan, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4)

Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

(5)

Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 terdiri atas:

a.

induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan

b.

lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang terdiri atas:

1.

Formulir L-IA-Daftar Pemotongan Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya;

2.

Formulir L-IB-Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak terakhir;

3.

Formulir L-II-Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya; dan

4.

Formulir L-III-Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), juga memuat data mengenai:

a.

status Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26;

b.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang dipotong;

c.

jumlah kelebihan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dari Masa Pajak sebelumnya;

d.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang kurang atau lebih disetor;

e.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang kurang atau lebih disetor pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan;

f.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang kurang atau lebih disetor karena pembetulan;

g.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi ditanggung pemerintah; dan

h.

tanggal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 disampaikan.

(3)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik.

(4)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5)

Tata cara pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disampaikan dapat dilakukan pembetulan.

(2)

Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Masa Pajak yang bersangkutan.

(3)

Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang mengakibatkan adanya:

a.

pajak yang kurang disetor, maka Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 wajib melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut; atau

b.

pajak yang lebih disetor, maka atas kelebihan penyetoran pajak yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dapat dikompensasikan oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 ke Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi untuk melaporkan tentang:

a.

kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;

b.

pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; dan

c.

penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan/atau dipungut,

atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam suatu Masa Pajak.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3)

Jenis Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

b.

Pajak Penghasilan Pasal 15;

c.

Pajak Penghasilan Pasal 22;

d.

Pajak Penghasilan Pasal 23; dan

e.

Pajak Penghasilan Pasal 26, selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(1)

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), harus:

a.

membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi;

b.

menyerahkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan

c.

melaporkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

(2)

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a.

melakukan pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; dan/atau

b.

membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi tambahan.

(3)

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah disampaikan, untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Pajak Penghasilan di dalamnya.

(1)

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan atas:

a.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa; dan/atau

b.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

(2)

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; dan/atau

b.

orang pribadi yang menjalankan usaha,

yang menyelenggarakan pembukuan.

(3)

Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan untuk jenis Pajak Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari:

a.

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; dan

b.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

(2)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat melalui modul eBupot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.

Formulir BPPU-Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan

b.

Formulir BPNR-Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Non Residen/Withholding Slip for Non-Resident, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak luar negeri.

(2)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar;

b.

Masa Pajak dan Tahun Pajak;

c.

sifat pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

d.

status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi;

e.

identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut berupa:

1.

bagi Wajib Pajak dalam negeri:

a)

Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan; dan

b)

nama; atau

2.

bagi Wajib Pajak luar negeri:

a)

tax identification number atau identitas perpajakan lainnya;

b)

nama;

c)

alamat;

d)

negara; dan

e)

nomor paspor;

f.

jenis fasilitas;

g.

kode objek pajak;

h.

dasar pengenaan pajak;

i.

tarif;

j.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah;

k.

dokumen yang menjadi dasar pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atau dasar pemberian fasilitas;

l.

mekanisme pembayaran dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi merupakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah;

m.

identitas Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi, berupa:

1.

Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi;

2.

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau nomor identitas Subunit Organisasi; dan

3.

nama Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi;

n.

nama penanda tangan; dan

o.

tanggal ditandatangani Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

(3)

Satu Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atas:

a.

1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;

b.

1 (satu) kode objek pajak; dan

c.

1 (satu) Masa Pajak.

(4)

Dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(6)

Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diisi berdasarkan kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7)

Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(8)

Tata cara pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas:

a.

penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, diskonto surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter yang memiliki karakteristik sama dengan Sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro;

b.

penghasilan berupa diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah;

c.

bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang;

d.

penghasilan dari transaksi penjualan saham selain saham pendiri, di bursa efek;

e.

penghasilan atas hadiah undian langsung yang:

1.

melekat pada barang/produk; dan

2.

tidak dapat diketahui identitas penerimanya;

f.

penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi:

1.

penjualan barang;

2.

penyerahan jasa; dan/atau

3.

persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah;

g.

penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto; atau

h.

penghasilan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ditentukan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

(2)

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi menggunakan sarana yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi.

(3)

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, trade confirmation atau bukti atas pengalihan surat berharga lainnya, dan dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas maupun dalam bentuk Dokumen Elektronik.

(4)

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pihak yang dipotong dan/atau dipungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

b.

nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

c.

dasar pengenaan pajak; dan

d.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong dan/atau dipungut.

(5)

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sesuai tata cara pembuatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a tetap dibuat dalam hal:

a.

jumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong dan/atau dipungut nihil karena:

1.

adanya surat keterangan bebas;

2.

adanya pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;

3.

adanya transaksi pembelian barang yang dilakukan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan;

4.

adanya transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti Surat Keterangan; atau

5.

dikenakan tarif 0% (nol persen);

b.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong dan/atau dipungut merupakan Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

c.

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong dan/atau dipungut diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau

d.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Dalam pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, pihak yang dipotong dan/atau dipungut harus memberikan informasi identitas berupa:

a.

bagi Wajib Pajak dalam negeri, yaitu:

1.

Nomor Pokok Wajib Pajak; atau

2.

Nomor Induk Kependudukan;

atau

b.

bagi Wajib Pajak luar negeri, yaitu tax identification number atau identitas perpajakan lainnya,

kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ingin menerapkan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi terdiri atas:

a.

induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan

b.

lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang terdiri atas:

1.

Formulir DAFTAR-I-Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar;

2.

Formulir DAFTAR-II-Daftar Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri dan/atau Disetor secara Digunggung; dan

3.

Formulir LAMPIRAN-I-Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), juga memuat data mengenai:

a.

status Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi;

b.

jenis kode jenis setoran;

c.

jumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong, dipungut, ditanggung pemerintah, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri;

d.

jumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

e.

jumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang telah disetor pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang dibetulkan dan jumlah Pajak Penghasilan kurang bayar atau lebih bayar, dalam hal dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan

f.

tanggal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi disampaikan.

(3)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik.

(4)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib melaporkan pembayaran Pajak Penghasilan yang telah dibayar dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

(1)

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat dilakukan:

a.

pembetulan, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi atau terdapat transaksi retur; atau

b.

pembatalan, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan.

(2)

Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

a.

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi untuk Masa Pajak yang bersangkutan;

b.

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi:

1.

belum diajukan keberatan;

2.

diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau

3.

diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;

atau

c.

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi tidak sedang dalam proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3)

Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi dapat membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi tambahan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang telah dilaporkan, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi untuk Masa Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4)

Pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

(5)

Pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang bersangkutan.

(2)

Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengakibatkan adanya:

a.

pajak yang kurang disetor, maka Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi wajib melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut; atau

b.

pajak yang lebih disetor, maka atas kelebihan penyetoran pajak yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi dapat diminta kembali oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

(1)

Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama, wajib menyusun laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat data mengenai:

a.

jumlah dasar pengenaan pajak;

b.

jumlah pajak yang terutang dan/atau jumlah pajak dibayar;

c.

Lifting minyak bumi dan/atau gas bumi;

d.

equity to be split;

e.

bagian negara; dan

f.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

(3)

Bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Lifting yang merupakan hak negara yang berasal dari total Lifting minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

(4)

Total Lifting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah keseluruhan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terdiri dari jumlah Lifting dari suatu Wilayah Kerja yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor.

(1)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 berbentuk Dokumen Elektronik.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan melaporkan tentang:

a.

pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

b.

pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak; dan

c.

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pihak Lain.

(1)

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(3)

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib berbentuk Dokumen Elektronik.

(4)

Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan Faktur Pajak.

(5)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

(6)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

(7)

Faktur Pajak wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

(8)

Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dapat dibuat dalam hal terjadi keadaan kahar.

(1)

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk setiap:

a.

penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

b.

penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

c.

ekspor Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

d.

ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau

e.

ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

a.

saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

b.

saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

c.

saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

d.

saat ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak; atau

e.

saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

(3)

Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta saat ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

(2)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Faktur Pajak gabungan.

(3)

Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(4)

Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk tiap-tiap kode transaksi dimaksud.

(6)

Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuat atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak ke dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu.

(7)

Contoh mengenai pembuatan Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling sedikit memuat:

a.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b.

identitas Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:

1.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak dalam negeri Badan dan Instansi Pemerintah;

2.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau

4.

nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri Badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

c.

jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

d.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f.

kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g.

nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

(1)

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Selain nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:

a.

Pengusaha Kena Pajak Toko Retail, dalam Faktur Pajak wajib dicantumkan juga keterangan berupa alamat tempat kegiatan usaha yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail untuk menyerahkan Barang Kena Pajak kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail; atau

b.

Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak Toko Retail sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam Faktur Pajak dapat dicantumkan juga keterangan berupa alamat tempat kegiatan usaha yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(3)

Identitas Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, dan nomor paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya.

(4)

Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(5)

Dalam hal:

a.

nama dan/atau alamat yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) berbeda dengan nama dan/atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya; atau

b.

alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya belum diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak,

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perubahan data agar nama dan/atau alamat yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

(6)

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.

(7)

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan kondisi:

a.

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat kegiatan usaha yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dimaksud; dan

b.

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut,

alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(8)

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan kondisi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat kegiatan usaha yang:

a.

berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, tetapi penyerahan dimaksud tidak mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut; atau

b.

tidak berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dimaksud, alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b.

(9)

Kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (8) yaitu kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana diatur dalam:

a.

ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat;

b.

ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus;

c.

ketentuan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan

d.

ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.

(10)

Contoh pencantuman alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

(2)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor baru kepada Pembeli Barang Kena Pajak untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jenis barang yang dicantumkan dalam Faktur Pajak wajib diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan bermotor baru dimaksud.

(3)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa tanah dan/atau bangunan, jenis barang yang dicantumkan dalam Faktur Pajak wajib diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(4)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, keterangan jenis barang yang dicantumkan dalam Faktur Pajak wajib diisi dengan nama Barang Kena Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya berikut kode harmonized system atau pos tarif sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia.

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dihitung dalam satuan mata uang rupiah.

(2)

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bea keluar, dan Pajak Penghasilan, yang berlaku pada saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

(1)

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f terdiri atas 17 (tujuh belas) digit, yaitu:

a.

2 (dua) digit kode transaksi;

b.

2 (dua) digit kode status; dan

c.

13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Tanggal pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan tanggal Faktur Pajak dibuat.

(3)

Format dan tata cara penggunaan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Nama Pengusaha Kena Pajak orang pribadi atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak, yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g wajib diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam:

a.

kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia; atau

b.

paspor bagi warga negara asing,

yang berlaku pada saat Faktur Pajak ditandatangani.

(2)

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak, yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha Kena Pajak orang pribadi atau pejabat/pegawai yang namanya telah didaftarkan sebagai penanda tangan Faktur Pajak pada modul dalam Portal Wajib Pajak.

(3)

Pengusaha Kena Pajak dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dalam Faktur Pajak berupa Tanda Tangan Elektronik.

(1)

Penjelasan mengenai tata cara pengisian keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Dalam hal diperlukan, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(1)

Faktur Pajak berbentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibuat menggunakan modul dalam:

a.

Portal Wajib Pajak; atau

b.

laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak,

dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik.

(2)

Faktur Pajak berbentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut e-Faktur.

(3)

Modul dalam Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut modul e-Faktur.

(4)

Modul e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (user manual) yang merupakan satu kesatuan dengan modul e-Faktur.

(5)

Bentuk e-Faktur yaitu berupa Dokumen Elektronik Faktur Pajak yang dihasilkan dari modul e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6)

e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).

(7)

Contoh tampilan e-Faktur dalam hal e-Faktur diunduh dalam bentuk portable document format dan/atau dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Modul e-Faktur yang terdapat dalam laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan penyediaan aplikasi perpajakan berupa penyelenggaraan modul e-Faktur.

(2)

Penyedia jasa aplikasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia jasa aplikasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai penyedia jasa aplikasi perpajakan.

(1)

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sepanjang memiliki:

a.

Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi; dan

b.

akses pembuatan Faktur Pajak.

(2)

Permintaan dan pemberian Sertifikat Elektronik dan Kode Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pemberian akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diberikan secara otomatis pada saat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan modul e-Faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

(1)

e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

(2)

Persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang e-Faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

(4)

Contoh mengenai batas waktu Faktur Pajak diunggah (di-upload) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan e-Faktur yang bukan merupakan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Faktur penjualan yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak termasuk dalam pengertian e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sepanjang:

a.

dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan

b.

diunggah (di-upload) dengan menggunakan modul e-Faktur yang terdapat dalam laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat pada batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah, harus diberikan keterangan mengenai:

a.

Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah; dan

b.

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya,

melalui modul e-Faktur.

(1)

Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus wajib membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang merupakan Pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(2)

Pengusaha Kena Pajak Toko Retail wajib membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.

(3)

Dikecualikan dari kewajiban pembuatan e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Faktur Pajak atas:

a.

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan

b.

penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak, yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(4)

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dibuat menggunakan modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

(1)

Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) yang salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas, dengan cara membuat Faktur Pajak pengganti.

(2)

Kesalahan dalam pengisian atau penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kesalahan dalam pengisian atau penulisan identitas Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b.

(3)

Pengusaha Kena Pajak Toko Retail tidak diperkenankan membuat Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dalam hal atas Faktur Pajak dimaksud telah diajukan permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai oleh Turis Asing dimaksud.

(4)

Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

(5)

Tanggal pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f untuk Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dimaksud dibuat.

(6)

Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti dengan mencantumkan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.

(7)

Dalam hal Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah dibuat nota retur dan/atau nota pembatalan atas Faktur Pajak yang diganti, Faktur Pajak pengganti dimaksud memperhitungkan nota retur dan/atau nota pembatalan dimaksud.

(8)

Dalam hal terhadap Faktur Pajak yang:

a.

Barang Kena Pajaknya dilakukan pengembalian (retur) dengan membuat nota retur; atau

b.

Jasa Kena Pajaknya dilakukan pembatalan dengan membuat nota pembatalan,

dilakukan pembetulan atau penggantian dengan membuat Faktur Pajak pengganti menggunakan modul e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengembalian (retur) Barang Kena Pajak dan/atau pembatalan Jasa Kena Pajak dimaksud dianggap tidak terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9)

Dalam hal:

a.

Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau

b.

Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak,

telah melaporkan nota retur dan/atau nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak dilaporkannya nota retur dan/atau nota pembatalan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(10)

Nota retur dan nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) merupakan nota retur dan nota pembatalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(11)

Tata cara pembuatan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Pengusaha Kena Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) untuk Faktur Pajak yang telah dibuat atas penyerahan:

a.

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang transaksinya dibatalkan; atau

b.

barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak.

(2)

Termasuk Faktur Pajak yang harus dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau penulisan identitas Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

(3)

Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembuatan Faktur Pajak baru yang mencantumkan identitas Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sebenarnya atau sesungguhnya.

(4)

Pengusaha Kena Pajak Toko Retail tidak diperkenankan melakukan pembatalan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dalam hal atas Faktur Pajak dimaksud telah diajukan permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai oleh Turis Asing dimaksud.

(5)

Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

(6)

Pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus didukung dengan bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi yang dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang sejenis.

(7)

Tata cara pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Pembuatan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan dimaksud masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau barang dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak atau jasa telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau pembeli barang dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak atau penerima jasa telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran.

(2)

Karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan

b.

pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha.

(3)

Pengusaha Kena Pajak yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

(4)

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tetapi berdasarkan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1)

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan:

a.

keterangan mengenai identitas Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b; dan

b.

nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g,

untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

(2)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat:

a.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

b.

jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;

c.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan

d.

kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

(3)

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(4)

Selain nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan juga keterangan berupa alamat tempat kegiatan usaha yang diadministrasikan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

(5)

Jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

(6)

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat:

a.

termasuk dalam harga jual atau penggantian; atau

b.

dicantumkan secara terpisah dari harga jual atau penggantian.

(7)

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kelaziman usaha Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

(8)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit untuk:

a.

Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak; dan

b.

arsip Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

(9)

Arsip Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik sebagai sarana penyimpanan data.

(10)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

(1)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

(2)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik.

(3)

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kelaziman usaha Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

(4)

Bentuk dan ukuran Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

(5)

Pengadaan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

(1)

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) atas:

a.

pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan; dan

b.

pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

(2)

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah.

(3)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan keterangan mengenai:

a.

Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah; dan

b.

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mendasarinya.

(1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).

(2)

Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

angkutan darat berupa kendaraan bermotor;

b.

angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht;

c.

angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara;

d.

tanah dan/atau bangunan; dan

e.

senjata api dan/atau peluru senjata api.

(3)

Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

jasa penyewaan angkutan darat berupa kendaraan bermotor;

b.

jasa penyewaan angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan/atau yacht;

c.

jasa penyewaan angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan/atau balon udara; dan

d.

jasa penyewaan tanah dan/atau bangunan.

(1)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas, sesuai dengan:

a.

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); dan

b.

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

(2)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

(1)

Faktur Pajak tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dalam hal:

a.

e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);

b.

mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya; dan/atau

c.

berisi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) serta keterangan lain yang ditentukan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap.

(3)

Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(4)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

(5)

Contoh mengenai Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Faktur Pajak terlambat dibuat dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) atau Pasal 32 ayat (3).

(2)

Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(3)

Contoh mengenai Faktur Pajak terlambat dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terlambat dibuat tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Faktur Pajak dianggap tidak dibuat dalam hal Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) atau Pasal 32 ayat (3).

(2)

Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(3)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

(4)

Contoh mengenai Faktur Pajak dianggap tidak dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) pada Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f.

(2)

Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur.

(2)

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3)

Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4)

Format dan tata cara penggunaan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dalam Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan format dan tata cara penggunaan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Direktur Jenderal ini, kecuali ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5)

Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat paling sedikit untuk:

a.

Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak; dan

b.

arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak.

(6)

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian, Faktur Pajak pengganti dibuat dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).

(7)

Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib direkam dan diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak menggunakan modul e-Faktur untuk memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

(8)

Jangka waktu perekaman dan pengunggahan (peng-upload-an) Faktur Pajak dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(9)

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembatalan, pembatalan Faktur Pajak direkam pada modul e-Faktur pada saat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak.

(10)

Ketentuan mengenai batas waktu mengunggah (meng-upload) e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yaitu:

a.

surat perintah penyerahan barang yang dibuat/dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik/depot logistik untuk penyaluran tepung terigu;

b.

bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

c.

bukti penerimaan pembayaran (setruk) yang dibuat oleh penyelenggara distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucer;

d.

bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

e.

bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh perusahaan air minum;

f.

tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;

g.

nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

h.

bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek;

i.

bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan;

j.

Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1);

k.

Surat Setoran Pajak atau Surat Setoran Pajak dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

l.

pemberitahuan pabean ekspor yang mencantumkan elemen data seperti data eksportir dan/atau data identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan nota pelayanan ekspor dan Dokumen pelengkap pabean yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean ekspor tersebut, untuk ekspor Barang Kena Pajak;

m.

pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang dilampiri dengan invois yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak, untuk ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak;

n.

pemberitahuan pabean impor dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean impor, untuk impor Barang Kena Pajak berwujud;

o.

surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak atas barang kiriman oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dilampiri dengan:

1.

Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara;

2.

surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau

3.

bukti pungutan pajak;

p.

bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

q.

Dokumen pengeluaran barang dari tempat kawasan berikat yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

r.

pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus tersebut;

s.

surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar;

t.

Dokumen tagihan yang diterbitkan oleh Pihak Lain yang memfasilitasi transaksi pengadaan barang dan jasa pada sistem informasi pengadaan pemerintah;

u.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar yang dibuat melalui sarana elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk penyerahan aset kripto yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

v.

bukti tagihan untuk penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

w.

bukti pembayaran komisi (statement of account) dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi yang dibuat melalui sistem perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk penyerahan jasa agen asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah;

x.

bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi untuk penyerahan:

1.

jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi kepada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah; atau

2.

jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan/atau perusahaan reasuransi syariah;

y.

Dokumen perikatan berupa kontrak, invois, atau Dokumen sejenis untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang dilampiri dengan Dokumen yang berisi rincian jenis dan nilai Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak;

z.

tagihan atas penjualan agunan atau Dokumen lain yang sejenis untuk penyerahan Barang Kena Pajak berupa agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan; dan

aa.

Dokumen lain yang diatur sebagai Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Menteri.

(1)

Surat Setoran Pajak atau Surat Setoran Pajak dan Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k meliputi:

a.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang yang dilampiri dengan kutipan risalah lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Setoran Pajak tersebut;

b.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dilampiri dengan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak serta nama dan alamat penyedia Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak;

c.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pengeluaran Barang Kena Pajak milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;

d.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pengeluaran dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:

1.

pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;

2.

invois atau kontrak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran Barang Kena Pajak; atau

3.

invois atau kontrak, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud;

e.

Surat Setoran Pajak atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang dilampiri dengan:

1.

pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;

2.

invois atau kontrak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran Barang Kena Pajak; atau

3.

invois atau kontrak, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud;

f.

Surat Setoran Pajak atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak oleh pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;

g.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;

h.

Surat Setoran Pajak untuk pembayaran inisiatif (voluntary payment) yang dilampiri dengan:

1.

bukti billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik barang; dan

2.

Dokumen dasar pembayaran inisiatif (voluntary payment) beserta Dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; dan

i.

seluruh Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2)

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.

bukti penerimaan negara atas pembayaran dan penyetoran pajak; atau

b.

surat setoran pabean, cukai, dan pajak.

(1)

Dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf n meliputi:

a.

pemberitahuan pabean impor yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan:

1.

Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara;

2.

surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau

3.

bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak,

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean impor tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan

b.

pemberitahuan pabean impor yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan:

1.

Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean;

2.

surat penetapan pabean; atau

3.

surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak,

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemberitahuan pabean impor tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai Pajak Pertambahan Nilai Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)

Dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

pemberitahuan impor barang;

b.

pemberitahuan impor barang khusus;

c.

pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut (customs declaration);

d.

pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat;

e.

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor;

f.

pemberitahuan impor barang dari pusat logistik berikat; dan

g.

Dokumen pemberitahuan pabean impor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf q meliputi:

a.

Dokumen pengeluaran barang asal Daerah Pabean dari kawasan berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean;

b.

Dokumen pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari kawasan berikat selain pusat logistik berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan

c.

Dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat ke kawasan berikat lainnya.

Pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf r meliputi:

a.

pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan:

1.

Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara;

2.

surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau

3.

bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak,

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak ke kawasan ekonomi khusus; dan

b.

pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang dilampiri dengan:

1.

nota pelayanan ekspor;

2.

invois; dan

3.

bill of lading atau airway bill,

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus tersebut, untuk ekspor Barang Kena Pajak dari kawasan ekonomi khusus.

(1)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan huruf j, huruf 1, huruf m, dan huruf q paling sedikit memuat:

a.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang melakukan penyerahan, dalam hal penyerahan;

b.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik barang, dalam hal ekspor;

c.

jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

d.

dasar pengenaan pajak; dan

e.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut kecuali dalam hal ekspor.

(2)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c paling sedikit memuat:

a.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang melakukan ekspor atau penyerahan atau nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak penjual;

b.

jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

c.

dasar pengenaan pajak; dan

d.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

(3)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dan huruf d paling sedikit memuat:

a.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli atau penerima Barang Kena Pajak; dan

b.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut atau dilunasi.

(4)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf o paling sedikit memuat identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(5)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf p paling sedikit memuat:

a.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pembeli dan alamat pos elektronik (e-mail) pembeli yang terdaftar pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau

b.

nama akun pembeli.

(6)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf p yang paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus dilampiri dengan Dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada Sistem Elektronik Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli, atau alamat pos elektronik (e-mail) pembeli yang terdaftar pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(7)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf r, Pasal 63 ayat (1) huruf e, dan Pasal 63 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:

a.

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus; dan

b.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut atau dilunasi.

(8)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf t paling sedikit memuat:

a.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan;

b.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang atau penerima jasa;

c.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pihak Lain;

d.

jenis barang dan/atau jasa;

e.

seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain;

f.

jumlah Pajak Penghasilan yang dipungut;

g.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; dan

h.

nomor dan tanggal pembuatan Dokumen tagihan.

(9)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf u dan huruf v paling sedikit memuat:

a.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (tax identification number) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

b.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak (tax identification number) atau Nomor Induk Kependudukan pihak yang dipungut dalam hal penjual aset kripto dan/atau pembeli aset kripto merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri berbentuk bentuk usaha tetap;

c.

nama pihak yang dipungut dalam hal penjual aset kripto dan/atau pembeli aset kripto merupakan subjek pajak luar negeri;

d.

dasar pengenaan pajak; dan

e.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai.

(10)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf w dan huruf x paling sedikit memuat:

a.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi;

b.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menerima jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi;

c.

dasar pengenaan pajak berupa nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

d.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

(11)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf y paling sedikit memuat:

a.

nama dan alamat penjual Barang Kena Pajak tidak berwujud atau penyedia Jasa Kena Pajak; dan

b.

nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak tidak berwujud atau penerima Jasa Kena Pajak.

(12)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf z paling sedikit memuat:

a.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak kreditur;

b.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan debitur;

c.

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pembeli agunan;

d.

uraian Barang Kena Pajak;

e.

dasar pengenaan pajak; dan

f.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

(1)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf j, huruf m, huruf o, huruf q, dan huruf t sampai dengan huruf z memenuhi persyaratan formal apabila diisi benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

(2)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf l memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

(3)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k, huruf n, huruf p, huruf r, dan huruf s dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf i, huruf q, dan huruf t sampai dengan huruf z merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) serta mencantumkan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(2)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf n dan huruf o, merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Dokumen tertentu tersebut:

a.

mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dalam:

1.

Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara;

2.

surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau

3.

bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

b.

telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

(3)

Dalam hal:

a.

Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara;

b.

surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau

c.

bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf o merupakan gabungan pembayaran atau penyetoran dari beberapa surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf o merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) serta mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pihak yang:

a.

memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud; atau

b.

menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

(5)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf p merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Dokumen tertentu tersebut:

a.

mencantumkan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pembeli;

b.

mencantumkan alamat pos elektronik (e-mail) pembeli yang terdaftar pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau

c.

dilampiri dengan Dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada Sistem Elektronik pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan pembeli, atau alamat pos elektronik (e-mail) pembeli yang terdaftar pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

(6)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf r merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Dokumen tertentu tersebut:

a.

mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dalam:

1.

Surat Setoran Pajak atau bukti penerimaan negara;

2.

surat setoran pabean, cukai, dan pajak; dan/atau

3.

bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

b.

telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

(7)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) serta mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pihak yang melakukan pelunasan.

(8)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf s dan Pasal 63 ayat (1) huruf g dan huruf i merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pemilik barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang Dokumen tertentu tersebut mencantumkan:

a.

Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik barang; dan

b.

jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

Pengusaha Kena Pajak yang membuat Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf j, huruf m, dan huruf q yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dan yang membuat Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf l yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:

a.

pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

b.

pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui Pihak Lain dalam satu Masa Pajak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang sekaligus merupakan:

a.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau

b.

Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean,

untuk melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak terdiri atas:

a.

induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

b.

lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri atas:

1.

Formulir A1-Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak;

2.

Formulir A2-Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;

3.

Formulir B1-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor Barang Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;

4.

Formulir B2-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Dalam Negeri;

5.

Formulir B3-Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas; dan

6.

Formulir C-Daftar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat data mengenai:

a.

jumlah penyerahan;

b.

jumlah perolehan;

c.

jumlah dasar pengenaan pajak;

d.

jumlah Pajak Keluaran;

e.

jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

f.

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

g.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean; dan

h.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.

(3)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik.

(4)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan:

a.

untuk Masa Pajak sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan

b.

bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:

a.

induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

b.

lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri atas:

1.

Formulir A1-Daftar Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak;

2.

Formulir A2-Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;

3.

Formulir B3-Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas; dan

4.

Formulir C-Daftar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat data mengenai:

a.

jumlah penyerahan;

b.

jumlah perolehan;

c.

jumlah dasar pengenaan pajak;

d.

jumlah Pajak Keluaran;

e.

jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

f.

jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; dan

g.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.

(3)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik.

(4)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 digunakan oleh:

a.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan

b.

Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean,

yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, untuk melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak terdiri atas:

a.

induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan

b.

lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri atas:

1.

Formulir L1-Daftar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak; dan

2.

Formulir L2-Daftar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat data mengenai:

a.

jumlah dasar pengenaan pajak;

b.

jumlah pajak yang dipungut;

c.

jumlah pajak yang disetor;

d.

tanggal pemungutan; dan

e.

data lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean.

(3)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik.

(4)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan:

a.

pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari pihak yang terutang;

b.

penyetoran Bea Meterai ke kas negara; dan

c.

penerbitan Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

(1)

Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai terdiri atas:

a.

induk Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai; dan

b.

lampiran Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai yang terdiri atas:

1.

Formulir L1-Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Percetakan;

2.

Formulir L2-Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Elektronik;

3.

Formulir L3-Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik; dan

4.

Formulir L4-Daftar Dokumen yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai.

(2)

Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat data mengenai:

a.

jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dipungut serta jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dibebaskan, berdasarkan objek Bea Meterai;

b.

jumlah Dokumen dan Bea Meterai yang dipungut berdasarkan cara pemungutan;

c.

jumlah penyetoran Bea Meterai; dan

d.

data lainnya yang terkait dengan pemungutan Bea Meterai.

(3)

Formulir L3-Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 digunakan untuk melaporkan pemungutan Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Teraan Digital dan tanda pemungutan.

(4)

Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik.

(5)

Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dibuat sesuai contoh format; dan

b.

diisi sesuai petunjuk pengisian,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Untuk kebutuhan pengisian Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan:

a.

daftar pemungutan menggunakan Meterai Elektronik; dan

b.

data pembubuhan Meterai Teraan Digital.

(2)

Daftar pemungutan menggunakan Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari data pembubuhan Meterai Elektronik yang telah melalui proses penyelesaian (settlement) antara Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dan Pemungut Bea Meterai dan digunakan untuk mengisi Formulir L2-Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Elektronik.

(3)

Data pembubuhan Meterai Teraan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan melalui Portal Wajib Pajak dan dapat digunakan oleh Pemungut Bea Meterai untuk mengisi Formulir L3-Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik.

(1)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a.

pembayaran atau pelunasan Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain;

b.

penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; dan/atau

c.

harta dan kewajiban,

dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(2)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat data mengenai:

a.

jumlah peredaran usaha;

b.

jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

c.

jumlah penghasilan kena pajak;

d.